PAMEKASAN. Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Madura melakukan aksi demontrasi ke kantor DPRD Pamekasan. Kamis, (28/10/2021).
Demo gabungan dari mahasiswa, pemuda dan BEM itu berkaitan dengan dua tahun kepemimpinan Jokowi-ma’ruf Amin yang dinilai gagal.
Ada beberapa poin tuntunan yang dibawa, mulai dari persoalan serapan dan harga garam, Migas dan penanganan Covid-19 yang ada di pulau Madura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mukhlas ketua Dewan energi mahasiswa Madura (DEMM) dalam orasinya mengatakan, kegelisahan masyarakat pulau Madura berkaitan dengan GARAM tidak ada ujungnya.
Padahal, Garam Madura merupakan mata pencarian ekonomi masyarakat sebagai penyambung hidup, tetapi pemerintah terkesan abai.
Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Regulasi pemerintah belum juga bisa mendorong kepastian yang jelas. belum lagi soal harga yang dominannya juga tak tentu berpihak kepada petani garam.
Bahkan, Mahasiswa dan pemuda menilai, penyerapan garam lokal khususnya di wilayah Madura, hingga saat ini belum sesuai dengan harapan petani garam.
“Pemerintah mestinya hadir sebagai komponen yang bisa membantu masyarakat agar keadialan sosial bagi seluruh rakyat indonesia terjamin betul,” katanya.
Selain itu, masa aksi mempertanyakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diagungkan ke perbankan sekitar 14 Miliar Rupiah oleh PT Garam.
Tidak hanya itu, di dua tahun kepemimpinan jokowi-makruf amin ini banyak persoalan hukum yang tidak jelas, misal contoh kasus penembakan pengawal habib Rizieq, belum lagi soal kasus hukum yang lain, seperti di daerah-daerah tertentu.
Kemudian berkaitan dengan hukum, tidak bisa di pungkiri kejadian yang di alami oleh mahasiswa di banten, pada pelaksanaan aksi memperingati jadi HUT kabupaten tanggerang.
Disitu secara jelas mahasiswa di banting secara gamblang, di perlakukan tidak manusiawi oleh oknum polisi yang punya akal sehat.
Maka kami selaku aliansi pemuda dan mahasiswa madura menggugat menuntut kepada PRESIDEN RI untuk :
1. PRESIDEN RI mundur dari jabatannya, kalau sudah tak mampu memberikan kesejateraan kepada masyarakat.
2. Selesaikan urusan GARAM MADURA, Stop impor garam.
3. Selesaikan kasus hukum di indonesia agar masyarakat tidak menilai miring terhadap PRESIDEN RI.
4. Edukasi yang baik para masyarakat berkaitan dengan vaksinasi.
5. Ciptakan lapangan pekerjaan, dan hidupkan ekonomi masyarakat.
6. Perbaiki birokrasi demokrasi di indonesia.
*MIGAS*
7. Dalam proses eksplorasi harus mengutamakan kepentungan masyarakat setempat terutama masyarakat terdampak bukan kepentingan K3S.
8. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat 100% baik berupa CSR dll, harus langsung di berikan dan dikelola masyarakat, tanpa pihak ke 3.
9. Dari 100% total setiap pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak, 30% diperuntukan untuk pendidikan. Yaitu pemeberian biasiswa full selama kuliah untuk jurusan perminyakan.
10. Dalam pemberian DBH Migas untuk masyarakat terdapat dinaikan 10% dari total sebelumnya.
Sementara itu, tuntunan mereka ditemui langsung ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman. Politikus PPP berjanji akan meneruskan masukan dan aspirasi mahasiswa.
