PAMEKASAN. Dewan Energi Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) memberikan tegang waktu 2 hari untuk Satpol-PP Pamekasan agar menurunkan Baliho elite partai politik berukuran besar yang tidak mengantongi izin di sejumlah titik di Kabupaten Pamekasan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Dear Jatim mengelar audensi bersama DPRD Pamekasan, Satpol-PP dan Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan. Rabu (1/9/2021).
Faisol Dear ketua Dear Jatim menyatakan, bahwa baliho partai politik yang tidak mengantongi izin di sejumlah titik di Kabupaten Pamekasan tersebut sudah lama diketahui oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Hanya saja, pihak satpol membiarkan atau tidak menurunkannya. Sebab, jauh hari dari itu, banyak aktivis yang menyoroti dan memberikan pemberitahuan untuk segera diturunkan.
“Tidak ada alasan bagi satpoli untuk tidak menurunkan. Karena jelas sudah melanggar Perda. Jangan cuma berani sama PKL,” katanya dihadapan dewan dan Satpol-PP.
Dikatakannya, Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pamekasan, sudah mengeluarkan daftar baliho yang tidak berizin agar segera ditertibkan oleh Satpol PP.
Hanya saja, Kepala Satpol PP Pamekasan Ahmad Kusairi mengabaikan apa yang dikeluarkan oleh dinas tersebut.
Dari audiensi tersebut, anggota DPRD, Kepala Satpol PP Pamekasan Ahmad Kusairi dan Kepala DPMPTSP Supriyadi menandatangi kesepakatan untuk menurunkan baliho tersebut.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Pamekasan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan partai politik di Pamekasan terlebih dulu.
Tindakan itu diambil untuk menghindari gesekan politik. “Saya masih mau mendatangi pimpinan partai dulu. Tapi kalau tidak bisa, maka akan kami turunkan sendiri,” katanya.
Untuk diketahui, baliho elite politik nasional banyak ditemukan di Pamekasan. Baliho itu juga terpasang di pelosok kecamatan hingga desa.
Baliho tokoh politik nasional yang terpasang di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
