PAMEKASAN. Partai Demokrat wilayah kabupaten Pamekasan menolak keras rencana impor komoditas garam dan petani.
Ismail juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan mengatakan, bahwa rencana impor komoditas pertanian garam dan beras yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sudah jelas akan merugikan masyarakat kecil dan petani yang hari ini sedang panen.
“Kita sepakat untuk menolak impor beras dan garam. Karena itu sangat merugikan petani,” kata anggota DPRD Pamekasan ini. Kamis, (25/03/2021).
Pemerintah tidak perlu melakukan impor beras dan garam. Sebab, saat ini petani sedang proses panen. Terutama di pulau Madura petani sedang panen untuk komoditas padi dan garam.
“Hari ini masa panen di seluruh Indonesia, terutama di Madura sedang panen garam dan padi,” ujar mantan aktivis PMII ini.
Dikatakannya, Indonesia merupakan negara agraris yang tanahnya cukup subur dari sektor pertanian. Apalagi di pulau Madura untuk hasil pertanian garam sangat bagus bahkan masuk salah satu garam terbaik di Indonesia.
Semestinya, Untuk menjaga harga petani garam dan tidak melakukan impor. Seharusnya pemerintah menyerap hasil panen padi dan garam dari petani. Sebab, itu membuat perekonomian masyarakat berjalan.
“Sebaiknya pemerintah bisa membeli hasil beras dan garam petani. Karena itu membantu perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
