TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Diduga Sunat Dana KPPS, KPU Pamekasan Dinilai Tidak Berani Pecat PPS Nakal

  • Bagikan
poster demo KPU Pamekasan soal dana KPPS.

PAMEKASAN CHANNEL. KPU Pamekasan didesak agar segera mencopot para PPS yang diduga menggelapkan uang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dana 4.5 juta yang digelontorkan KPU untuk satu TPS banyak yang tidak sampai penuh ke KPPS. Bahkan ada beberapa PPS yang menyalurkan dibawah 2 JT.

Abd Wahid Pengawal Demokrasi meminta agar KPU Pamekasan segera mengambil sikap tegas terhadap oknum PPS nakal tersebut, sebab pelaksanaan pemilu sudah terlaksana beberapa hari lalu.

BACA JUGA :  Tekan Kebocoran PAD, Pemkab Pamekasan Resmikan Elektronik Retribusi Pasar

“KPU Pamekasan seharusnya menghindari hal-hal yang merusak institusi dan kepercayaan publik. Penyelenggara harus jujur dan transparan,” katanya.

Untuk diketahui, dana 4.5 tersebut diperuntukkan untuk 1 TPS sebagai operasional. rinciannya, Rp.2 juta untuk anggaran pembuatan TPS yang meliputi pembuatan tenda, kursi, hingga sewa meja.

Selanjutnya Rp.500 ribu untuk kebutuhan sewa printer/scanner sebagai alat penggandaan dokumen.

Lalu, Rp.1 juta untuk kebutuhan operasional KPPS seperti alat tulis, storage, vitamin. Kemudian berupa anggaran konsumsi di TPS senilai Rp 954.000 (9 orang ×2 hari ×53 ribu) untuk 7 KPPS dan 2 ketertiban/Linmas

BACA JUGA :  Resmi, Ketua Pemuda Pamekasan Daftar Sebagai Calon Kades Angsana

Sebelumnya, Fathor Rachman komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat (sosdiklih parmas) dan sumber daya manusia (SDM) KPU Pamekasan mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah bisa dicairkan.

“Untuk anggaran pembuatan TPS, operasional hingga konsumsi sebesar Rp.4.450.000 sudah cair ke semua PPS se-kabupaten Pamekasan, totalnya Rp.4.450.000,” ujar Fathor.

BACA JUGA :  Bupati Pamekasan Baddrut Tamam Lantik 11 Pejabat Administrator

Bahkan Fathor menegaskan, tidak segan-segan akan memecat secara tidak hormat bila ada anggota PPS di wilayah tugasnya mencoba untuk memotong anggaran apa yang sudah menjadi hak KPPS.

“Bila ada oknum PPS yang memotong apa yang menjadi hak KPPS maka kita akan berhentikan secara tidak hormat,”ujar Fathor.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks
  • Bagikan