PAMEKASAN CHANNEL. Seluruh Pengurus dan kader DPC Partai Demokrat kabupaten Pamekasan menyatakan sikap dan solidaritas untuk melawan KSP Moeldoko yang telah mengajukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan MA.
Ismail Ketua Partai Demokrat Pamekasan bersama Siran Wahyudi sekretaris dan Heriyanto Bendahara serta seluruh pengurus dan kader Demokrat Pamekasan mendatangi kantor Pengadilan Negeri setempat.
Kedatangan kader mercy tersebut untuk mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan PK KSP Moeldoko yang mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengurus dan kader Demokrat Pamekasan siap melawan KSP Moeldoko dan pihak-pihak yang mencoba menganggu partai demokrat,” katanya saat mendatangi pengadilan negeri Pamekasan. Senin, (03/04/2023).
Ketua IKA IAIN Madura itu menyebutkan, bahwa PK yang diajukan Moeldoko bagian dari cara menganggu aktivitas dan kader Demokrat seluruh Indonesia ditengah menghadapi Pemilu 2024. Apalagi PK itu diajukan 1 hari setelah Partai Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan secara Capres 2024.
“PK ini bagian dari skenario politik untuk menganggu solidaritas Partai dan mencoba mencekal upaya pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Kasus Kongres Luar Biasa atau KLB alias kudeta Partai Demokrat memasuki babak baru yang telah diputus oleh Mahkamah Agung atau MA.
KSP Moeldoko dan eks Sekjen Demokrat versi KLB Jhonny Allen Marbun telah mengakukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan MA yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.
“Pasca KLB abal-abal yang ilegal dan gagal total, kali ini mereka mengajukan PK di MK. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
AHY menyebut kasasi telah menolak gugatan Moeldoko lewat putusan nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tapi kini, kata AHY, Moeldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru.
Akan tetapi, AHY membantah novum yang diajukan Moeldoko ini bukti baru. Sebab, keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.
Atas tindakan Moeldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim hukum untuk mengajukan kontra memori atas jawaban atas PK Moeldoko ke PTUN Jakarta.
Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu. “Tolak kasasi,” bunyi amar putusan MA dalam laman resmi lembaga itu di Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.
Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi dengan nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Perkara tersebut diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono serta Panitera Pengganti Joko Agus Sugianto.
Menanggapi putusan MA Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengapresiasi MA dan majelis hakim yang telah memeriksa perkara itu dengan adil dan sesuai dengan hukum.
Ia mengatakan bahwa penolakan dua putusan kasasi ini makin menegaskan bahwa kepemimpinan Ketua Umum AHY dan AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat 2020 sah secara hukum dan sudah sesuai dengan aturan.
“Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Mahkamah Agung dan majelis hakim yang telah memeriksa perkara ini dengan adil,” kata dia.
Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan Panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal 2021 lalu.
Pada 2021, Partai Demokrat diterpa isu internal. Beberapa kader partai itu menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. KLB Demokrat dilakukan karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan pengambilalihan itu disebut untuk kepentingan soal calon presiden 2024.
Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan oleh Moeldoko. Kedua kubu pun mengajukan sengketa ini ke jalur hukum.
