PAMEKASAN. Tiga tahun memimpin Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dianggap abai terhadap aspirasi masyarakat.
Tiga hari sebelum tiga tahun kepemimpinannya pasca dilantik pada tanggal 24 September 2018 lalu diwarnai dengan aksi demonstrasi evaluasi dan rekonstruksi untuk politikus PKB ini. Senin (20/9/2021).
Sedikitnya, ada lima poin tuntutan yang dibawa masa aksi unjuk menjadi evaluasi untuk sisa dua tahun kepemimpinan Baddrut Tamam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dari lima aspirasi yang dibawa tersebut tidak ada satupun yang mendapatkan respon atau jawaban. Penyebabnya, sebelum diskusi dan dialog terbuka.
Orang nomer satu di kabupaten yang berjulukan Gerbang Salam ini terburu-buru meninggalkan masa aksi.
Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam sempat menemui masa aksi dengan bahasa diplomasi. Bupati yang diklaim dengan berbagai prestasi ini tidak banyak berbicara. Hanya saja mengucapkan terimakasih untuk peserta aksi.
“Terimakasih atas gagasan, pemikiran serta pendapat yang sudah disampaikan barusan,”singkatnya.
Selepas itu, Baddrut Tamam langsung meninggalkan masa aksi dengan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendampingi.
Padahal, masa aksi hendak melakukan diskusi dan dialog terbuka dengan bupati yang hampir satu tahun tidak ada wakilnya pasca Wakil Bupati Pamekasan Raja’e wafat pada 31 Desember 2020.
Aspirasi pertama yang dibawa masa aksi yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat tersebut untuk Bupati Pamekasan bertanggung jawab terhadap janji politiknya.
Ada banyak janji politik yang dikampanyekan waktu pilkada 2018 lalu dengan tagline ‘Pemimpin Muda Harapan Baru’ dengan mengusung misi ‘Membangun Pamekasan dari Bawah, Merata dan Berkeadilan Berdasar Nilai-Nilai Islam.
Poin kedua, untuk melakukan evakuasi untuk 4 Misi dan 17 Program Unggulan Bupati. Meliputi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur publik secara merata dan berkeadilan, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja berbasis optimalisasi potensi dan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.
Selanjutnya, postur APBD Pamekasan harus dimaksimalkan. Sebabnya, APBD kabupaten Pamekasan di Tahun 2021 APBD Pamekasan terpuruk dalam sejarah dan memanfaatkan 2 tahun sisa kepemimpinan.
Keberadaan OPD yang banyak dijabat oleh PLT dan PLH untuk segera ditetapkan menjadi difinitif. Sebab, reformasinya birokrasi merupakan program utama Bupati mantan DPRD provinsi Jatim ini.
Terakhir, masa aksi meminta untuk menghentikan segala pencitraan yang hanya menimbulkan kegelisahan bagi rakyat dan meminta Bupati Segera Minta Maaf Kepada Rakyat Pamekasan.
