PAMEKASAN CHANNEL. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pamekasan melakukan demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jumat (31/1/2025).
Mereka menuntut perhatian dari anggota dewan terkait penataan PKL di sejumlah kawasan, regulasi perda PKL, hingga pengelolaan Food Colony.
Namun, dari 45 anggota dewan yang ada, tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui para demonstran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat kecewa karena tidak ada anggota dewan yang menemui kami. Kami merasa bahwa mereka tidak peduli dengan tuntutan kami,” kata ketua BEM Pamekasan Mahrus Sholeh usai aksi.
Meski demikian, Mahrus Sholeh menjelaskan bahwa kedatangan BEM Pamekasan bersama PKL dalam rangka mendesak pemerintah kabupaten Pamekasan untuk tidak semena-mena merelokasi PKL.
Menurutnya, pemerintah harus juga mempertimbangkan azaz manfaat dan kelayakan lokasi yang akan ditempati oleh para PKL. Hal ini merupakan upaya PKL juga diberdayakan.
“Kalau mau ditertibkan, maka tertibkan semua PKL di semua kawasan, termasuk parkir liar disekitar arek Lancor yang memanfaatkan trotoar,”ujar Mahrus Sholeh.
Meski tak ditemui 45 anggota dewan, aksi yang sempat diwarnai kericuhan dan bakar ban tersebut dihadapi Kepala Dinas UKM dan Naker Pamekasan, Kepala Dishub Ajib Abdullah, Kasatpol PP Pamekasan Yusuf Wibiseno.
Dari beberapa tuntutan massa aksi, Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan Muttaqin berjanji akan mempertimbangkan soal penataan Food Colony yang selama ini dikeluhkan oleh para PKL. Namun, kata Muttaqin, pihaknya hanya akan menata ulang tempat yang berizin.
“Saya akan melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas, termasuk soal keluhan PKL di Food colony akan kita pertimbangkan, yang penting bukan area yang dilarang,”kata Muttaqin usai menemui massa aksi.
Sementara, terkait penertiban PKL dan parkir liar, Satpol-PP dan dishub berjanji akan mengevaluasi dan akan melakukan penertiban secara total.
Penulis : Idrus Ali
Editor : Mulyadi