Bupati Pamekasan Sampaikan LKPJ APBD Tahun 2025

  • Bagikan
Bupati Kholilurrahman didampingi wakilnya Sukriyanto saat menyerahkan berkas Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025 kepada Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur dalam Rapat Paripurna di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Selasa (31/3/2026).

PAMEKASAN CHANNEL. Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam forum rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Pendopo Ronggosukowati. Selasa 31/3/2026.

Dalam forum tersebut, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menegaskan bahwa LKPJ memiliki peran strategis, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi ruang evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia menjelaskan, laporan tersebut menjadi pijakan penting dalam menilai capaian kinerja selama 2025 sekaligus bahan pertimbangan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif ke depannya.

“LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis sekaligus wahana untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025,” ujarnya.

Lebih jauh, ia kembali menguatkan arah pembangunan daerah melalui visi “Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju” yang menekankan pentingnya peningkatan daya saing, solidaritas sosial, serta pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

BACA JUGA :  Anggota DPR RI Kunjungi Ponpes Tertimbun Longsor di Pamekasan

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menyentuh aspek kualitas sumber daya manusia, keadilan sosial, hingga tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam empat misi utama, yakni pembangunan SDM unggul, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pengurangan risiko bencana, serta reformasi birokrasi yang adaptif dan inovatif.

Dari sisi capaian, Pemkab Pamekasan mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah berada di angka 5,47 persen, diikuti penurunan angka kemiskinan menjadi 12,77 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat hingga mencapai 71,64, sementara tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini rasio tetap terkendali di angka 0,337.

BACA JUGA :  Pemkab Pamekasan Raih Penghargaan Inotek Award Tahun 2025

“Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan,” katanya.

Meski demikian, ia juga mengakui masih adanya tantangan yang perlu diantisipasi, salah satunya meningkatnya indeks risiko bencana yang mencapai angka 86,50.

Di sektor keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp 2,09 triliun atau 96,83 persen dari target. Capaian tersebut didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir menyentuh target dengan realisasi 99,82 persen serta pendapatan transfer sebesar 96,20 persen.

Adapun realisasi belanja daerah mencapai 92,75 persen dari total anggaran Rp 2,19 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja operasi hingga transfer.

BACA JUGA :  Kebakaran di Kementerian ATR/BPN, Secara Fungsi Tidak Ada yang Terganggu, Kepala Biro Humas: Kita Tetap Bisa Melayani Masyarakat

“Secara umum, pelaksanaan APBD berjalan baik, meski tetap memerlukan penyesuaian berdasarkan hasil audit dan dinamika perencanaan,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemkab Pamekasan juga berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat kabupaten sangat inovatif dalam Innovative Government Award (IGA), serta penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya.

Tak hanya itu, sejumlah capaian di sektor pangan, kesehatan, hingga program keluarga berencana turut memperkuat kinerja pembangunan daerah.

“Kami menyadari masih ada kekurangan. Karena itu, kolaborasi semua pihak menjadi penting agar pembangunan ke depan lebih baik dan tepat sasaran,” tandasnya.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks
  • Bagikan