Dikatakannya, kebijakan Bawaslu Pamekasan tersebut sangat disayangkan yang memaksakan kehendaknya untuk meloloskan anggota panwascam yang tidak sesuai syarat.
“Parahnya lagi, Bawaslu Pamekasan tidak mau memberikan klarifikasi beberapa dugaan kejanggalan yang ada di tubuh internal Bawaslu Pamekasan,” ujarnya.
Sebelumnya, Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K) menyoroti terkait anggaran sewa kantor Panwascam di 13 kecamatan kabupaten Pamekasan yang diduga di manipulasi.
