“Biaya kantor Panwascam itu telah dianggarkan terhitung 2 juta per bulan, tapi kenapa kenyataannya masih banyak yang disewa dengan nominal berkisar 5 juta hingga 7 juta per tahun,” katanya.
Dijelaskan Basri, bahwa hal tersebut diduga merupakan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang sengaja dilakukan oleh oknum Bawaslu kabupaten Pamekasan.
Melalui surat resmi yang tertuju kepada Bawaslu Pamekasan, Basri meminta ketua Bawaslu Pamekasan segera megevaluasi adanya dugaan tersebut terhadap semua kantor Panwascam yang ada di 13 kecamatan kabupaten Pamekasan.
