PAMEKASAN CHANNEL. Tani Merdeka Indonesia (TMI) Pamekasan mendesak Kementerian Pertanian RI turun langsung ke Kabupaten Pamekasan menyikapi polemik pupuk bersubsidi di Pamekasan.
Ketua TMI Pamekasan Basri menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Pupuk Indonesia (PI), hingga Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) gagal menjalankan fungsi pengawasan.
Kata Basri, kasus pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kelompok Tani di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, hanyalah satu indikator dari persoalan serius tata kelola pupuk di Pamekasan.
“Kami menilai DPRD tidak becus dalam menjalankan fungsi pengawasan. Begitu juga Pupuk Indonesia yang gagal mengawasi distribusi pupuk bersubsidi di Pamekasan,” tegasnya, Senin, (15/12/2025).
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan jauh hari sebelum kasus di desa Ambat ini viral. Bahkan, pihaknya telah menyampaikan secara langsung kepada KP3, utusan Pupuk Indonesia, hingga anggota DPRD saat audiensi beberapa minggu lalu.
