Selanjutnya. Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk transparansi jumlah kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi.
“kami Meminta DPR Pusat Untuk memanggil sejumlah menteri yang membawahi persoalan ekonomi agar menjelaskan persoalan kenaikan harga BBM,” lanjutnya.
Terakhir atau yang kelima, mahasiswa menuntut DPRD Kabupaten Pamekasan agar melakukan tindakan yang kongkret demi dicabutnya kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi. “Kami juga mendesak DPRD Kabupaten Pamekasan transparan berkenaan dengan langkah-langkah DPRD yang telah dilakukan,” tandasnya.
