PAMEKASAN. Demo Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di depan kantor pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak ditemui Bupati Baddrut Tamam. Kamis, (25/03/2021).
Demo LSM tersebut untuk mempertanyakan rencana penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk para PNS di Pemkab Pamekasan.
Dari pantauan di lapangan, para orator secara bergantian melakukan orasi berkaitan dengan TPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi Zaini mengatakan, bahwa kedatangannya untuk berdiskusi langsung dengan bupati Pamekasan berkaitan dengan rumor pemotongan atau penghapusan tunjangan terhadap ASN.
“Kami ingin berdiskusi dan menanyakan langsung untuk bupati. Apa alasannya untuk menghapus,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan, Totok Hartono saat menemui aski mengatakan, bahwa apa yang menjadi aspirasi dari para LSM akan disampaikan ke pimpinannya.
Ia menyebutkan, bahwa anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk para PNS masih tercantum dan masih dalam tahap pengkajian bersama tim penyusun anggaran.
“Anggaran TPP masih tercantum dan masih dalam tahap kajian,” pungkasnya.
