PAMEKASAN. Ratusan kader PMII Pamekasan memblokade pintu utama masuk dan keluar kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Blokade itu dilakukan untuk menunggu kedatangan bupati Pamekasan Baddrut Tamam bisa menemui masa aksi yang sudah datang dari pagi. Kamis, (17/06/2021).
Dari penyekatan itu, puluhan pegawai dan anggota DPRD tidak bisa keluar ataupun pulang dari kantornya. Sebab, dua pintu ditutup dan dijaga ketat oleh kader PMII.
Ketua PMII Pamekasan Lutfi mengatakan, penyekatan itu dilakukan untuk memberikan kepastian agar bupati bisa menemui masa aksi. Sehingga mereka bisa berdiskusi dan berdialog langsung.
Berdasar pantauan di lokasi, puluhan pegawai di Pemkab Pamekasan dan kantor DPRD Pamekasan tidak bisa sepulang. Sebagian dari mereka, menunggu di depan dan halaman kantor.
Ketua Cabang PMII Pamekasan Lutfi mengatakan, PMII melakukan demo tambang ilegal untuk menagih janji pemerintah untuk menindak dan memberantas tambang ilegal di wilayah Pamekasan.
Lutfi menyebut, ada sebanyak 219 tambang ilegal di kabupaten Pamekasan yang beroperasi secara terus menerus yang tersebar di 13 kecamatan.
“Kami datang untuk menagih komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti tambang ilegal. Satu tahun lalu sudah ada komitmen antara PMII dan pemerintah soal tambang,” teriak Lutfi dalam orasinya.
Dari demo itu, PMII mengirimkan surat untuk tiga pimpinan tertinggi di Pamekasan. Yaknu Bupati, Kapolres dan ketua DPRD Pamekasan.
Sebelumnya, masa aksi ditemui oleh anggota DPRD fraksi PKS Al Anwari, hanya saja diskusinya tidak lama. Sebab, kader PMII menolak.
Lepas dari itu, PLH sekdakab Pamekasan Agus Mulyadi juga ditolak masa aksi. Penyebabnya, Agus tidak menjawab secara detail apa yang menjadi tuntutan dari masa aksi.
PMII Pamekasan bertahan menunggu kedatangan Bupati Pamekasan untuk menemui dan berdiskusi langsung dengan kader PMII soal tambang ilegal.
