Dari demo itu, PMII mengirimkan surat untuk tiga pimpinan tertinggi di Pamekasan. Yaknu Bupati, Kapolres dan ketua DPRD Pamekasan.
Sebelumnya, masa aksi ditemui oleh anggota DPRD fraksi PKS Al Anwari, hanya saja diskusinya tidak lama. Sebab, kader PMII menolak.
Lepas dari itu, PLH sekdakab Pamekasan Agus Mulyadi juga ditolak masa aksi. Penyebabnya, Agus tidak menjawab secara detail apa yang menjadi tuntutan dari masa aksi.
PMII Pamekasan bertahan menunggu kedatangan Bupati Pamekasan untuk menemui dan berdiskusi langsung dengan kader PMII soal tambang ilegal.
