“Ketika muncul persoalan di lapangan, publik tentu membutuhkan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Korwil seharusnya hadir memberi klarifikasi, bukan justru menghindar,” ujar salah satu jurnalis lokal di Pamekasan, Sabtu (13/12).
Sulitnya konfirmasi tersebut dinilai dapat memperkeruh situasi, terutama saat MBG di Pamekasan tengah menjadi perhatian akibat sejumlah temuan dan keluhan masyarakat.
Tanpa penjelasan resmi. Tanpa jawaban pasti. Informasi yang beredar berpotensi simpang siur dan memicu spekulasi publik.
Baru-baru ini, kasus MBG di sejumlah sekolah di Kertagena Laok Kadur Pamekasan tengah disorot karena temuan ayam berulat. Bahkan pihak penyedia MBG yakni yayasan SPPG Nurul Haromain tetap memaksakan beroperasi meski tanpa ahli gizi.
Namun, Hariyanto hingga kini belum memberikan tanggapan meski upaya konfirmasi terus dilakukan. Media ini masih membuka ruang hak jawab guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Diketahui, Gaji Koordinator Wilayah (Korwil) MBG (Makan Bergizi Gratis) belum ada standar baku nasional, tapi diperkirakan berada di kisaran Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan, sebanding dengan posisi manajerial/koordinator program, karena mereka mengelola dapur atau SPPG di wilayahnya, dengan gaji tenaga operasional dapur sekitar Rp2 juta/bulan, dan bisa lebih tinggi tergantung tanggung jawab dan lokasi, meskipun ada isu keterlambatan bayar karena belum ada regulasi tetap.
