Program Swasembada Pangan, Tani Merdeka Minta Pemkab Pamekasan Libatkan Organisasi Swasta

- Jurnalis

Kamis, 23 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Bupati bersama forkopimda forum kordinasi pimpinan daerah dan didampingi OPD Terkait melakukan penanaman jagung serentak satu juta hektar dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 di dusun batu putih, desa larangan, kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pj Bupati bersama forkopimda forum kordinasi pimpinan daerah dan didampingi OPD Terkait melakukan penanaman jagung serentak satu juta hektar dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 di dusun batu putih, desa larangan, kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

PAMEKASAN CHANNEL. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pamekasan meminta agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan melibatkan organisasi swasta dalam program ketahanan pangan.

Hal itu merespon adanya penanaman jagung serentak satu juta hektar dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 yang dilakukan oleh Forkompinda Pamekasan tanpa melibatkan organisasi swasta atau organisasi di luar pemerintahan.

BACA JUGA :  Menteri PUPR Tinjau Proyek Pasar Kolpajung Pamekasan

“kita mendukung program swasembada pangan gagasan Presiden Prabowo. tetapi juga perlu ada keterlibatan beberapa instansi baik dari internal pemerintahan maupun di luar eksternal pemerintah,” Kata Basri Ketua Tani Merdeka Pamekasan.

BACA JUGA :  Resmi, Lapas Kelas IIA Pamekasan Punya Klinik

Ia menyebutkan keterlibatan organisasi diluar pemerintahan penting agar apa yang diinginkan presiden Prabowo berjalan dengan lancar dan maksimal. “program terbaru dari pusat itu adalah tani merdeka yang di mana menjadi bagian dari kementerian pertanian,” ujarnya.

Kata Ibas sapaan akrabnya, Selain dari pada itu semua bahwa tani merdeka juga mempunyai kewajiban untuk memantau atau melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah pusat maupun daerah.

BACA JUGA :  Tersangka Judi Online di Pamekasan Terancam Hukuman Sepuluh Tahun Penjara

“harapan Kita pemerintah daerah juga melibatkan beberapa instansi ataupun organisasi lain yang di luar pemerintahan agar apa agar program yaitu bisa berjalan secara maksimal,” tandasnya.

Follow WhatsApp Channel pamekasanchannel.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menteri ATR/Kepala BPN Instruksikan Satker di Daerah untuk Lakukan Peninjauan Sekitar DAS sebagai Langkah Preventif Banjir
Pamekasan Sering Banjir, Emil Dardak: Ada Warga Menolak untuk Dinormalisasi
Relokasi dan Terbitkan SHM Bersumber dari HPL BP Batam, Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Warga Rempang
Wagub Jatim Emil Dardak Pantau Sungai yang Seringkali Sebabkan Banjir di Pamekasan
Ribuan Masyarakat Hadiri Acara Haul ke 16 KH Husni Kholil Ponpes Mansyaul Ulum Congkop
Tahap 1, Proyek Bangunan Puskesmas Bulangan Haji di Pamekasan Sedot Anggaran 7,9 Miliar
Menteri Nusron Akan Terbitkan Sertipikat HPL di Sempadan Sungai
Tata Ruang sebagai Pintu Masuk Investasi, Menteri Nusron Imbau Pemda se-Jawa Timur Tuntaskan RDTR

Berita Terkait

Kamis, 20 Maret 2025 - 13:07 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Instruksikan Satker di Daerah untuk Lakukan Peninjauan Sekitar DAS sebagai Langkah Preventif Banjir

Rabu, 19 Maret 2025 - 10:52 WIB

Pamekasan Sering Banjir, Emil Dardak: Ada Warga Menolak untuk Dinormalisasi

Rabu, 19 Maret 2025 - 09:46 WIB

Relokasi dan Terbitkan SHM Bersumber dari HPL BP Batam, Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Warga Rempang

Selasa, 18 Maret 2025 - 15:19 WIB

Wagub Jatim Emil Dardak Pantau Sungai yang Seringkali Sebabkan Banjir di Pamekasan

Senin, 17 Maret 2025 - 18:40 WIB

Ribuan Masyarakat Hadiri Acara Haul ke 16 KH Husni Kholil Ponpes Mansyaul Ulum Congkop

Berita Terbaru