“Jika masih ada tenaga honorer di dinas terkait, kemungkinan kebijakannya adalah pengalihan status kerja menjadi tenaga alih daya atau outsourcing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saudi Rahman menuturkan bahwa isu tenaga honorer yang dirumahkan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setiap OPD memiliki kewenangan untuk menentukan formulasi kebijakannya. OPD yang memiliki anggaran mungkin menggunakan metode outsourcing, sementara OPD dengan keterbatasan anggaran bisa saja merumahkan tenaga tersebut. Itu tergantung kebijakan OPD masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Akhmad Basri Yulianto, menanggapi kabar yang menyebutkan banyak tenaga pendidik dirumahkan di sejumlah daerah.
Menurutnya, Pemkab tidak menerapkan kebijakan tersebut, khususnya di sektor pendidikan.
