Kholilurrahman juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan dimulai dari pemetaan masalah masyarakat. Dari masalah tersebut kemudian ditentukan prioritas, disusun program, dialokasikan anggaran, hingga dilakukan pengukuran terhadap hasil dan manfaatnya.
“Jangan mulai dari pertanyaan, anggaran ini akan digunakan untuk apa. Tetapi mulailah dengan pertanyaan, masalah masyarakat apa yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Ia menilai evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa penting dilakukan bukan untuk mencari kesalahan ataupun menakut-nakuti pemerintah desa. Sebaliknya, evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan tata kelola.
“Jangan takut dievaluasi, karena evaluasi bukan ancaman. Evaluasi adalah cermin. Melalui evaluasi kita mengetahui apa yang sudah benar, apa yang masih kurang, dan apa yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Bupati juga mendorong pemerintah desa memperkuat kolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, pelaku UMKM, serta seluruh elemen masyarakat.
