Ketua PMII Pamekasan Lutfi mengatakan, penyekatan itu dilakukan untuk memberikan kepastian agar bupati bisa menemui masa aksi. Sehingga mereka bisa berdiskusi dan berdialog langsung.
Berdasar pantauan di lokasi, puluhan pegawai di Pemkab Pamekasan dan kantor DPRD Pamekasan tidak bisa sepulang. Sebagian dari mereka, menunggu di depan dan halaman kantor.
Demo tambang ilegal itu untuk menagih janji pemerintah untuk menindak dan memberantas tambang ilegal di wilayah Pamekasan.
