Don Muzakir mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Program tersebut juga bisa membuka pasar bagi produk petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM.
“Makan Bergizi Gratis adalah investasi pada anak Indonesia sekaligus penggerak ekonomi lokal. Program ini harus diteruskan dengan tata kelola yang transparan, standar keamanan pangan yang ketat, dan keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM,” katanya.
Menurut Don Muzakir, pelaksanaan MBG tetap perlu diawasi. Pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.
Sektor pangan juga menjadi perhatian dalam pernyataan sikap tersebut. Don Muzakir mengatakan swasembada pangan harus dibarengi dengan kebijakan yang membantu petani meningkatkan produksi.
Peserta aksi mendukung kemudahan akses pupuk, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, harga panen yang menguntungkan, serta perlindungan bagi petani.
“Pangan adalah kedaulatan. Bangsa besar tidak boleh menggantungkan urusan makan rakyatnya kepada negara lain,”** ujar Don Muzakir.
Peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk koperasi baru, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dioperasionalkan pada Mei 2026.
Don Muzakir mengatakan koperasi harus mampu memperpendek rantai pasok, membantu UMKM, memperbaiki distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.
“Kami ingin koperasi menjadi pusat ekonomi rakyat. Koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” kata Don Muzakir.
Kampung Nelayan Merah Putih juga masuk dalam perhatian peserta aksi. Don Muzakir mengatakan pembangunan kawasan nelayan harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat pesisir.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan dalam pernyataan sikap menyebut pembangunan 65 lokasi telah menyerap 17.550 tenaga kerja. Pemerintah juga merencanakan pembangunan di 1.269 lokasi pada 2026.
“Laut Indonesia harus menyejahterakan nelayan Indonesia,” ujarnya.
