Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan itu berkomitmen dan terus mengkawal segala aspirasi yang disampaikan oleh para guru honorer di parlemen. Termasuk format rekrutmen PPPK.
Ia mengambil langkah dengan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah. Naik pemerintah daerah maupun pusat. Sebab, wewenang terkait PPPK ada di pemerintah pusat. Namun daerah juga harus memperjuangkan terkait dengan jumlah atau kuota.
“Kami terus intens komunikasi. Ini wewenangnya ada di pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah harus terus memperjuangkan. Termasuk masalah kepastian kuota dan format,” Pungkasnya.
