“Saya sudah sampaikan bahwa ada anggota Tani Merdeka yang seharusnya menerima pupuk bersubsidi, namun tidak diberikan. Padahal saat dikroscek melalui link resmi penerima, namanya tertera sebagai penerima pupuk subsidi,” ungkapnya.
Atas dasar itu, TMI menilai KP3 juga gagal menjalankan tugas pengawasan. Mereka menduga kuat adanya permainan dalam distribusi pupuk bersubsidi, termasuk dugaan keterlibatan distributor.
“Kami mencurigai adanya praktik tidak sehat yang melibatkan distributor-distributor pupuk. Karena itu, kami meminta seluruh distributor pupuk di Pamekasan dievaluasi secara menyeluruh oleh Pupuk Indonesia,” katanya.
Selain mendesak evaluasi, TMI juga meminta aparat penegak hukum (APH) segera memproses kasus pupuk bersubsidi yang sudah viral tersebut agar menimbulkan efek jera.
