Dikatakan mantan Presma IAIN Madura itu bahwa pemberian DID diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai secara substansi berhasil dalam membangun sinergi antarkebijakan dan mengimplementasikan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik.
“Setidaknya dari sini kita dapat melihat, bahwa penghargaan dan inovasi selama ini di kabupaten Pamekasan tidak sinkron dengan arah kebijakan pemerintah pusat,” sentil Atiq.
Ia menyebutkan, Bupati Baddrut Tamam sebelumnya kerap memamerkan penghargaan-penghargaan yang diterimanya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pelayanan publik, melalui beberapa media hingga stasiun televisi nasional.
Namun, dalam tahun 2023 ini, kabupaten Pamekasan tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk memperoleh DID dari Kementerian Keuangan.
