Dikatakannya, Tahun terakhir memimpin kabupaten Pamekasan, menjadi catatan penting bagi politikus PKB untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan dan inovasi daerah agar bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam memperoleh DID di masa yang akan datang.
“Bahwa kegagalan ini menunjukkan Bupati Baddrut Tamam kurangnya pemahaman kerangka penyusunan inovasi pada pengelolaan kebijakan di Kabupaten Pamekasan,” katanya.
Ia menjelaskan, inovasi tidak selamanya merupakan sesuatu yang baru. Sebab, inovasi ada ukuran dan indikator tertentu dari pemerintah.
“Bukan sesuatu yang baru merupakan suatu inovasi, semua itu ada ukurannya, ada standarnya, danada indikatornya, kalau tidak berpatokan pada kerangka itu namanya bukan inovasi tapi ngawur,” tandasnya.
