Dikatakannya selama satu periode, Roda pemerintahan dinilai masih banyak kekurangan dan menjadi evaluasi bagi para jajaran pemerintahan kabupaten Pamekasan. Contohnya, maraknya PKL liar yang tidak bisa di tertibkan, kemudian parkir yang amburadul, serta pembangunan infrastruktur yang kurang massif.
“Kemudian program perioritas bupati yang terkesan sebatas nama, seperti Wamira Mart. Pembangunan food Colony dan lainnya,” ujarnya.
Terbaru adalah soal pergeseran para pejabat teras di lingkungan kabupaten Pamekasan, dinilai hanya pengaman dalam struktur jabatan organisasi, bukan pada kemajuan dan penyegaran dalam suatu dinas. Misalnya seperti kasus yang di beberapa dinas, mulai dari kominfo, mobil sigap, koperasi, Disperindag yang proses di Polres Pamekasan.
“Saya pikir, kalau pejabat sudah saling gesek, maka potensi kolusi, korupsi, dan nipotisme itu akan terjadi, sebab sesama pejabatnya saja mereka tidak saling percaya, apalagi ke masyarakat,” tandasnya.
