PAMEKASAN CHANNEL. Lembaga Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K) Pamekasan mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan DPRD Pamekasan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.
Evaluasi tersebut terhadap semua program dan kinerjanya selama menjabat sebagai bupati Pamekasan yang sudah tinggal 2 bulan lagi berakhir.
“Menjelang masa jabatan bupati Pamekasan semestinya dan seharusnya dilakukan evaluasi kepada semua kinerjanya. Khawatir lendingnya tidak mulus,” kata Basri ketua Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K) Pamekasan. Senin. (03/07/2023).
Dikatakannya, Beberapa hari terakhir Pemerintahan di kabupaten Pamekasan digemparkan dengan isu dugaan soal setor dan jual beli jabatan. Bahkan transaksinya melebihi setengah miliar untuk satu kursi kepala dinas.
