PAMEKASAN CHANNEL. Pemerintah pusat resmi menghapus status tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah per 31 Desember 2025. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Seiring diberlakukannya kebijakan tersebut, beredar informasi di masyarakat terkait tenaga honorer yang disebut-sebut akan dirumahkan mulai Januari 2026, karena instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan mempekerjakan pegawai non-ASN.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Saudi Rahman, membenarkan bahwa status tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah memang sudah tidak ada lagi.
“Status honorer sudah dihapus. Saat ini seluruhnya dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu,” ucap Saudi Rahman. (6/1/26).
Ia menjelaskan, apabila di sejumlah instansi seperti sektor pendidikan, tenaga kesehatan masih terdapat pegawai dengan status honorer, maka kemungkinan kebijakan yang ditempuh adalah pengalihan status kerja melalui mekanisme alih daya atau outsourcing.
