Untuk diketahui, TPP merupakan reward kepada setiap ASN untuk mendapat tambahan penghasilan. Hal itu diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa pemerintah daerah dapat memberikan TPP.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pamekasan Totok Hartono mengatakan, bahwa pengalihan TPP ASN untuk belanja publik masih dalam kajian bersama tim anggaran eksekutif. selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Pamekasan.
“Masih dalam tahap kajian tim anggaran. Selanjutnya akan dibahas bersama tim DPRD serta pembahasan Perbup TPP,” tandasnya.
