PAMEKASAN. Partai Demokrat kabupaten Pamekasan menolak atas rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ismail Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan menyatakan, bahwa penolakan terhadap kenaikan BBM karena dinilai akan membebani masyarakat ditengah perekonomian yang belum pulih.
Selain itu, kenaikan BBM juga akan berdampak pada kenaikan bahan-bahan pokok dan sembako yang lainnya. Sebab, akomodasi transportasi juga akan mengalami kenaikan.
“Kami fraksi Demokrat DPRD Pamekasan menolak kenaikan BBM. Apalagi sembako banyak yang naik. Misalnya seperti telur,” katanya.
Dikatakannya, langkah pemerintah mencabut subsidi tanpa melihat kemampuan masyarakat bawah yang menggunakan BBM jenis Pertalite untuk transportasi kendaraan bermotor akan menambah sengsara rakyat di tengah pemulihan kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19.
Menurutnya, langkah itu juga berpotensi berdampak pada peningkatan jumlah angka kemiskinan di Indonesia.
Hal yang sama disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho yang berteriak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolakan itu disampaikan saat memberikan pandangan Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yang pasti, Luhut menegaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.
Jokowi juga sudah memberikan sinyal kenaikan harga BBM. Namun ia meminta kebijakan itu diputuskan hati-hati karena akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.
