“Tidak bisa ujuk-ujuk minta dilaksanakan tahun ini, karena anggarannya belum dipersiapkan, kalaulah mungkin berapa tahun dan tentunya dengan persetujuan dewan,” terangnya.
Fattah Jasin juga menambahkan, pilkades merupakan program atau kegiatan, bupati tidak bisa menentukan berapa persen tanpa adanya masukan dari forkopimda.
“Baru ketika sudah disetujui Bapak Bupati akan mempersiapkan, tapi tidak di tahun 2023 karena anggarannya belum ada,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus melihat dari beberapa segi dari segi situasi politik dan dari situasi yang lain.
“Karena ada sebagian masyarakat yang ingin segera digelar dan ada juga yang tidak ingin digelar,” pungkasnya
