“Tidak ada alasan mendasar kenapa pilkades ini harus ditunda, karena tahun 2022 kemaren saja masih bisa digelar, padahal situasi pandemi. Kemudian kalau alasan Pemkab Pamekasan terkait dana, bagi saya itu tidak masuk akal, karena yang akan melaksanakan pilkades hanya 15 desa saja, jauh lebih sedikit dari pada tahun lalu, otomatis anggarannya juga lebih sedikit, info yang kami peroleh juga DPRD Pamekasan siap menganggarkan,” ucap Holik.
Holik menambahkan kondusifitas masyarakat di bawah sudah mulai tidak stabil sebab isu penundaan pilkades. Dimana antara pendukung (petahana dan penantang) sudah ada gejolak.
“Kemaren (malam sabtu) kan sudah ada rapat antara Forkopimda, DPRD dan Pihak Keamanan dari TNI dan Polri. Dari rapat tersebut semuanya sepakat untuk menggelar, bahkan TNI-Polri siap mengamankan perhelatan Pilkades 2023 di Kabupaten Pamekasan. Hasil rapat kemaren saya rasa dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati Badrut Taman agar menghindari gejolak yang lebih besar di kalangan masyarakat bawah,” tambahnya.
Sebelumnya wakil Bupati Pamekasan RB Fattah Jasin mengatakan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam masih berkoordinasi dengan Forkopimda dengan adanya kendala anggarannya.
“Bapak Bupati kemarin sudah komunikasi awal dengan forkopimda dan memang Bupati masih belum memutuskan mau digelar 2023, 2024 atau secara serentak,”jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bupati tidak bisa memutuskan tanpa adanya masukan dari forkopimda terutama kapolres, dandim, kejaksaan, bahkan masyarakat.
