PAMEKASAN CHANNEL. Wakil Bupati Pamekasan melaksanakan rapat koordinasi bersama untuk percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ralat tersebut dilaksanakan bersama Komandan Kodim 0826/Pamekasan Letkol.Kav. Agus Wibowo Hendratmoko, Kadis Koperasi, serta seluruh Camat se-kabupaten Pamekasan yang bertempat di Kodim Pamekasan. Senin 17 November 2025.
Wabup Pamekasan H. Sukriyanto menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pendataan dan percepatan pembangunan fisik, gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten Pamekasan.
Dikatakannya bahwa Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 100.1.3.3/4845/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kamis 13 November 2025.
“Ada beberapa hal dibahas berkaitan dengan langkah-langkah percepatan pendataan koperasi desa serta inventarisasi potensi desa dan sarana pendukung yang ada di lapangan,” kata orang nomer dua di kabupaten Pamekasan itu.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pendataan menjadi dasar bagi sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bener Meriah.
“Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat peran koperasi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah berbasis potensi lokal,” ujarnya.
“Koperasi Desa Merah Putih adalah simbol kemandirian ekonomi rakyat. Percepatan pembangunan gerai dan pergudangan harus dilakukan secara disiplin, terukur, dan kolaboratif. Pamekasan harus menjadi contoh bagi daerah lain,” tandasnya.
Untuk diketahui, Koperasi Merah Putih adalah salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo sekaligus perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Percepatan pembentukan dan pembangunan Koperasi Merah Putih ditempuh pemerintah dengan pertama-tama menerbitkan dua dasar hukum berupa instruksi presiden (inpres).
