PAMEKASAN CHANNEL. Warga kurang mampu di Pamekasan Madura belum menerima bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2025.
Hal tersebut karena usulan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pamekasan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI belum tervalidasi.
Bidang Perumahan DPRKP Pamekasan Dwi Budayana Eka Dewantara menyebut bahwa sebanyak 6.000 lebih Rumah Tidak Layak Huni telah diajukan sejak 2024 dan hingga saat ini belum mendapatkan validasi dari Kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hingga Juni 2025 ini, belum ada kabar dari kementerian PKP terkait 6.000 rumah tidak layak huni yang telah kami usulkan,” ucap Dwi kepada media ini, Kamis (12/6/2025).
Menurut Dwi, upaya untuk menembusi ke kementerian melalui surat (proposal) sudah dilakukan oleh Dewan dan Bapak Bupati Pamekasan, yang dalam hal ini terlampir sebanyak 6.000 usulan bedah rumah.
“Dewan dan Bupati itu sudah menembusi ke Kementerian agar warga yang membutuhkan bantuan rumah di Pamekasan bisa segera terealisasi,” ucapnya.
Apalagi, sambung Dwi, usulan tersebut juga bagian dari permintaan wajib dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah daerah untuk bedah rumah, salah satunya Program Rumah Tidak Layak Huni.
“Ya kita ajukan sesuai dengan aturan, karena tidak cukup kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan,” terangnya.
Selain itu, Dwi mengatakan, bahwa pada tahun 2023 Pemkab telah menerima sebanyak 103 program BSPS, sedangkan tahun 2024 ada sekitar 218 Bantuan BSPS dari Kementerian yang sudah terealisasi.
“Semoga tahun ini kita dapat lebih, minimal 500 dari kementerian agar lebih banyak masyarakat yang terbantukan, kita usahakan,” tandasnya.
Penulis : Idrus Ali
Editor : Redaksi
