Menurut dia, audiensi tersebut dilakukan untuk mencari solusi bersama antara mahasiswa dan pemerintah daerah terkait persoalan layanan kesehatan masyarakat.
Ia mengaku bersyukur, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 66 miliar guna mengaktifkan kembali UHC prioritas di Pamekasan.
“Alhamdulillah, untuk jangka panjangnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk mengaktifkan kembali UHC prioritas,” ujarnya.
Suhada’ menjelaskan, masyarakat yang belum tercover BPJS dapat dibantu melalui program beakesmaskin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, masyarakat yang belum tercover di PBID dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga dapat dibantu melalui skema PBIN, sehingga bisa ditanggung oleh APBN.
“Pamekasan pada periode Mei sampai Desember mendapat jatah sekitar 30 ribu kepesertaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat penderita penyakit kronis meski BPJS kesehatannya tidak aktif, dengan syarat tertentu yang harus dilengkapi.
