Selain itu, bantuan sarung kepada masyarakat yang melalui anggaran Kesra tersebut diklaim bantuan Bupati Pamekasan Badrut Tamam. bahkan bantuan tersebut dalam pembelanjaanya tidak sesuai
dengan spesifikasi dan nilai harga satuan sehingga ada indikasi kerugian uang negara yang sangat signifikan.
“Yang jelas kepentingan bantuan tersebut hanya sebagai alat politik Bupati Pamekasan,” Katanya.
Atas alasan itu, aktivis mendesak agar Inspektorat Daerah segera melakukan pengawasan dan telaah bahkan pemanggilan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan KESRA Kabupaten Pamekasan.
