PAMEKASAN CHANNEL. Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengkategorikan kebijakan toilet berbayar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan tersebut sebagai praktik pungutan liar (pungli).
“Ya (pungli). Meskipun itu masuk sanksi ke siswa, tapi ini sanksi yang kurang mendidik,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan M. Sahibuddin.
Sahibuddin menilai Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan Nu’man Afandi telah melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan, khususnya soal pemberlakuan toilet berbayar tersebut.
Ia menyebutkan, alasan pemberian tarif kepada siswa kurang rasional atau masuk akal.
“Kami sangat menyayangkan ya kenapa itu terjadi, kebijakan toilet berbayar di sekolah itu. Kalau memang ada pembangunan masjid yang harus disumbang, itu ada prosedur,” katanya.
Sahibuddin mengatakan, aturan mengenai standar sarana dan prasarana sekolah sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian, terbaru mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2023 tentang Komite Sekolah.
Ia menilai aturan atau kebijakan yang dikeluarkan perlu disinergikan melalui kesepakatan bersama. Misalnya, kesepakatan yang melibatkan dewan madrasah atau komite sekolah dengan wali murid.
“Sepanjang pembuatan kebijakan itu melalui prosedur yang benar tidak masalah, tapi yang saya amati sepertinya tidak memenuhi prosedur yang ada,” terangnya.
Dewan Pendidikan mendorong agar pihak-pihak yang mempunyai kewenangan segera mengusut tuntas persoalan ini. Pasalnya, pemberlakuan toilet berbayar kepada pelajar tersebut melanggar aturan atau di luar dari ketentuan yang ada.
