PAMEKASAN CHANNEL. Dewan Energi Mahasiswa Madura (DEM Madura) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan permintaan maaf secara tertulis dan terbuka terkait persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Forum Hilir Migas di Madura.
Abd. Syakur Presiden Dewan Energi Mahasiswa Madura (DEM MADURA) mengatakan bahwa Forum tersebut terlaksana melalui kerja sama antara DEM Madura dan BPH Migas.
Menurut DEM Madura, kegiatan tersebut diajukan oleh DEM Madura dan organisasi tersebut berperan sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan kegiatan.
Persoalan muncul setelah terjadi perubahan rundown beberapa jam menjelang kegiatan berlangsung. DEM Madura menyebut perubahan tersebut berdampak pada hak dan peran organisasi, salah satunya berupa tidak diberikannya ruang sambutan kepada Presiden DEM Madura yang sebelumnya disebut telah disepakati dalam meeting persiapan.
DEM Madura menilai perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis acara. Organisasi tersebut memandang hilangnya ruang sambutan Presiden DEM Madura sebagai bentuk pengabaian terhadap posisi dan peran DEM Madura sebagai pihak yang mengajukan sekaligus menjadi pelaksana utama kegiatan.
“Bagi DEM Madura, persoalan tersebut bukan sekadar perubahan teknis. Penghilangan ruang sambutan kepada Presiden DEM Madura merupakan bentuk pengabaian terhadap posisi DEM Madura sebagai pihak yang mengajukan dan menjadi pelaksana utama kegiatan,” demikian sikap DEM Madura dalam pernyataan resminya.
DEM Madura juga menilai perubahan rundown yang dilakukan dalam waktu dekat dengan pelaksanaan kegiatan berpengaruh terhadap kesiapan serta keterlibatan organisasi.
Menurut mereka, perubahan terhadap kesepakatan yang telah dibangun melalui meeting semestinya tidak dilakukan apabila berdampak pada pengurangan hak dan peran pihak yang terlibat.
Atas persoalan tersebut, DEM Madura menyampaikan tiga tuntutan kepada BPH Migas.
Pertama, DEM Madura meminta BPH Migas menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka kepada DEM Madura atas tindakan yang dinilai mengakibatkan penghilangan hak dan peran organisasi dalam pelaksanaan kegiatan.
Kedua, DEM Madura meminta klarifikasi secara tertulis dan terbuka mengenai alasan tidak diberikannya ruang sambutan kepada Presiden DEM Madura sebagaimana yang sebelumnya disebut telah disepakati dalam meeting.
Ketiga, DEM Madura meminta penjelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka terkait perubahan rundown yang dilakukan beberapa jam menjelang pelaksanaan kegiatan dan dinilai berdampak terhadap hak serta peran DEM Madura.
DEM Madura memberikan batas waktu 1×24 jam sejak pernyataan sikap tersebut disampaikan kepada BPH Migas untuk memenuhi tuntutan yang telah diajukan.
Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, DEM Madura menyatakan akan mengambil langkah lanjutan melalui mekanisme organisasi dan jalur komunikasi publik. Langkah tersebut antara lain berupa penerbitan press release terbuka dan penyampaian persoalan kepada media pemberitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“DEM Madura juga menyatakan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dewan Energi Mahasiswa Indonesia (DEM Indonesia) untuk dilakukan pendalaman dan pengawalan organisasi,” tegasnya.
DEM Madura menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk upaya menjaga hak, peran, serta posisi organisasi dalam pelaksanaan Forum Hilir Migas di Madura.
Hingga pernyataan sikap tersebut disampaikan, tuntutan utama DEM Madura kepada BPH Migas adalah adanya permintaan maaf secara tertulis dan terbuka, disertai klarifikasi serta pertanggungjawaban mengenai perubahan rundown dan tidak diberikannya ruang sambutan kepada Presiden DEM Madura.
