Ia menilai aturan atau kebijakan yang dikeluarkan perlu disinergikan melalui kesepakatan bersama. Misalnya, kesepakatan yang melibatkan dewan madrasah atau komite sekolah dengan wali murid.
“Sepanjang pembuatan kebijakan itu melalui prosedur yang benar tidak masalah, tapi yang saya amati sepertinya tidak memenuhi prosedur yang ada,” terangnya.
Dewan Pendidikan mendorong agar pihak-pihak yang mempunyai kewenangan segera mengusut tuntas persoalan ini. Pasalnya, pemberlakuan toilet berbayar kepada pelajar tersebut melanggar aturan atau di luar dari ketentuan yang ada.
