TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Dear Jatim Soroti Maraknya Perumahan Nakal di Pamekasan

  • Bagikan
Dear Jatim saat melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPRD kabupaten Pamekasan terkait maraknya perumahan. Rabu (15/02/2023). (Taufik Hidayat/Pamekasan Channel).

PAMEKASAN CHANNEL. Dewan Energi Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) melakukan audiensi ke kantor DPRD kabupaten Pamekasan. Rabu (15/02/2023).

Audiensi tersebut berkaitan dengan maraknya perumahan yang ada di kabupaten Pamekasan yang diduga kuat melanggar aturan dan tidak memenuhi standar yang sudah ada.

Audiensi tersebut langsung ditemui Maskur Rasyid ketua komisi 3 DPRD kabupaten Pamekasan, Muharram Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan, Amin Jabir sekaligus Plt kepala dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol-PP Pamekasan.

Faisol ketua Dear Jatim menyampaikan, bahwa ada banyak bangunan perumahan yang di kabupaten Pamekasan yang diduga menyalahi aturan atau tidak memenuhi aturan. Diantaranya tentang kewajibannya adanya PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas) di wilayah perumahan tersebut.

BACA JUGA :  PWI Pamekasan Gelar FGD Soal Wamira Mart Usai Bupati Baddrut Tamam Lengser

“Saat membangun perumahan, ada kewajiban membangun fasilitas juga. seperti sarana pemakaman, tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” Kata Faisol.

Dikatakan pengurus PKC PMII Jatim itu bahwa, dari PSU menjadi kewajiban, ada banyak perumahan yang abai dan tidak membangun fasilitas tersebut. Hanya saja langsung membangun perumahan.

“Seharusnya mereka juga membangun fasilitas tersebut. Jika sudah tidak, pemerintah tidak boleh membiarkan,” tambahnya.

Selain itu, Dear Jatim juga menyoal terkait dengan perizinan pembangunan perumahan yang ada di kabupaten Pamekasan. Ia menyebut, perizinan perumahan diduga tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam beberapa regulasi yang ada.

BACA JUGA :  Dua Lokasi di Wilayah Pantura Pamekasan Alami Longsor

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman,” lanjutnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah dan Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 tahun 2014 Tentang Penyerahan Prasarana,Sarana Dan Utilitas.

“Dari audiensi tadi yang hadir, bahwa semuanya sepakat untuk menindak para pengembang properti atau perumahan yang nakal atau tidak sesuai peraturan,” tambah usai selesai audiensi.

BACA JUGA :  Tabrakan Dua Sepeda Motor di Pegantenan, Satu Nyawa Melayang

Dari beberapa persoalan tersebut, Dear Jatim meminta Pemerintah dan seluruh Forkopimda Kabupaten Pamekasan melakukan sidak turun lapangan keseluruh lokasi perumahan. tujuannya, Untuk mengkroscek dan memastikan segala hal yang diduga menyalahi aturan.

Selain itu, ia meminta dengan tegas agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera bekukan dan cabut izin pembangunan perumahan yang diduga sudah melabrak aturan.

“Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera ambil sikap dan beri sangsi terhadap para pengembang properti perumahan yang diduga tidak disiplin dan sudah menyalahi aturan,” tuntutnya.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks
  • Bagikan