“Periksa dan evaluasi terkait laporan/pengaduan masyarakat berkenaan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Mobil Sigap, Retribusi Daerah, Dana Penanggulangan Covid 19, TPP ASN, Dana DBHCHT di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.
Selain itu, ia mendesak agar KPK menangkap dan adili Bupati Pamekasan Baddrut Tamam selaku Kepala Daerah yang tidak becus dalam mengelola anggaran APBD yang sejak 2019 sampai 2022 yang setiap tahun banyak indikasi tindak pidana korupsi yang mengalir terhadap Bupati Pamekasan.
“Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) akan tetap mengawal segala bentuk dugaan kasus tindak pidana korupsi yang direncanakan secara terstruktur di Kabupaten Pamekasan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, aktivis juga mendesak agar KPK menangkap pejabat atau Kepala Dinas di Kabupaten Pamekasan yang cawe-cawe dengan Fee Proyek dari rekanan (pihak ke-3).
