Ia menilai, aksi tersebut bagian cara dari LSM untuk memperkeruh keadaan tatanan pemerintah kabupaten Pamekasan agar masyarakat tidak percaya terhadap kepemimpinan Baddrut Tamam sebagai bupati.
Sebelumnya, Pemerintah sudah dibuat pusing dengan desakan pelaksanaan. Pilkades. Setelah dikabulkan malah ditolak.
“LSM menjadi penyambung bagi keadaannya masyarakat bawah. Pilkades ini pesta demokrasi yang dinanti-nanti masyarakat Pamekasan,” pungkasnya.
Sementara itu, Nur faisal mantan ketua DPD KNPI kabupaten Pamekasan mengatakan, alasan penundaan Pilkades dianggap tidak masuk akal. Sebab, pemerintah memiliki cara dan inisiatif untuk pelaksanaan.
Untuk pelaksanaan akan digelar setiap masing-masing dusun dengan mematuhi protokol kesehatan yang cukup ketat. “Kabupaten sebelah yakni Sumenep sukses melaksanan Pilkades. Apalagi konsep pelaksanaan sekarang berbeda,” ujarnya.
