PAMEKASAN CHANNEL. Mahmud, warga desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terpaksa membongkar lapak sederhana, yang disewakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di pesisir setempat, seharga Rp 50 ribu per hari.
Pembongkaran lapak tersebut sempat viral di media sosial, hingga menuai kecaman dari warganet tentang uang sewa lapak yang dikelola BUMdes, termasuk peran dan pengawasan dari Kepala Desa (Kades) setempat.
Pak Mahmud bersama istrinya, Huzaimah, mengaku sudah menyewa lapak itu ke BUMdes selama kurang lebih satu tahun, namun belakangan karena uang sewanya diduga ditilap oleh oknum BUMdes, sehingga ia terpaksa berhenti dengan cara membongkar lapak yang ditempatinya.
Kepada media ini, Mahmud menceritakan, bahwa, selama kurang lebih satu tahun, meski dirasa berat, namun pihaknya tetap rutin membayar uang sewa Rp 350 ribu yang dibayarkan per minggu kepada pengelola BUMdes Branta Pesisir berinisial (E), tanpa menerima kwitansi.
“Kita bayar full (penuh) Rp 350 ribu setiap minggu kepada (E) pengelola BUMdes, kita juga ada bukti chat via WhatsApp kalau kita bayar rutin, meski tak pernah dikasih kwitansi,” tegas pak Mahmud, saat menjelaskan bersama istrinya, Selasa (8/7/2025) sore.
Namun, herannya, kata dia, belakangan, pihaknya malah ditagih oleh pihak BUMDes Branta Pesisir dengan nominal jutaan rupiah, alasannya, karena ia dianggap tidak membayar uang sewa selama 3 bulan, padahal, kata Pak Mahmud, pihaknya telah membayar penuh.
“Saya heran, kenapa selama 3 bulan uang setoran sewa yang sudah saya serahkan malah dianggap tidak masuk, padahal setiap minggu kita rutin bayar Rp350 ribu kepada pengelolanya, kalau sebulan Rp1,5 juta, terus lari kemana uang saya,” ucapnya.
Pak Mahmud mengaku telah berusaha menanyakan kepada pihak pengelola yang terbiasa menagih uang sewa tersebut, namun yang bersangkutan terkesan berbelit-belit, bahkan, sampai sekarang tidak ada jawaban pasti.
“Saat ditanya berbelit-belit, sampai sekarang tidak ada jawaban, terkait uang tagihan yang kita bayarkan tersebut,” terangnya.
Kata dia, meski sudah setahun menyewa lapak tersebut, ia mengaku menerima kwitansi pembayaran cuma satu kali, itupun karena pihaknya dan pedagang lain sempat melakukan protes langsung.
“Saya tidak pernah dikasih kwitansi, baru semenjak ada ramai-ramai protes, baru kita dikasih kwitansi, itupun hanya sekali, namun saya punya bukti pak kalau kita memang bayar,” ujar Pak Mahmud.
Saat ini, kata Pak Mahmud, pedagang yang menyewa tersebut sudah pada keluar semua, alasannya tentu sama, yakni, lantaran tidak sanggup membayar uang sewa setoran sebesar itu.
“Dari 4 lapak yang ada, saat ini hanya tinggal satu lapak, itupun milik pengelolanya sendiri, sementara yang lain termasuk saya keluar karena tidak mampu,” tukasnya.
Sementara, sebagai penasihat dan pengawas dalam memastikan Operasional BUMdes sesuai aturan, Kepala Desa Branta Pesisir, Agus Istiqlal, enggan untuk mengomentari banyak terkait keluhan yang dialami warganya tersebut.
Ia hanya menyebut, bahwa, lapak yang dibongkar dan viral di media sosial itu merupakan lapak milik BUMdes atau lapak yang dikelola oleh BUMdes Branta pesisir, dan persoalan tersebut hanya miskomunikasi.
“Yang dibongkar itu hanya perintilan, sebetulnya yang punya lapak adalah BUMdes, ini hanya miskomunikasi, yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan bersama semua elemen desa, Pemdes, BPD dan BUMdes,” ucap Kades Agus.
Selanjutnya, Agus menyarankan, bahwa terkait problem lapak ini agar lebih jelasnya dikonfirmasi kepada direktur BUMdes, Holis. Anggapan dia, Holis yang lebih kompeten untuk merespons masalah tersebut.
Melalui sambungan WhatsApp, saat media PamekasanChannel.com mengonfirmasi, Holis selaku direktur BUMdes Branta pesisir, mengaku masih dalam perjalanan, dan masih akan berkomunikasi dengan pihak Kepala desa setempat.
“Saya sedang perjalanan, nanti saya konfirmasi Pak Kades dulu,” tutupnya, singkat.
