Terakhir, ia meminta DPRD Pamekasan agar membuat rekomendasi atas audiensi dan rapat tersebut ditindaklanjuti ke Menpan RB kemudian tembusan ke presiden Jokowi.
Sementara itu, Mohammad Sahur anggota komisi VI DPRD Pamekasan mengatakan bahwa untuk kenaikan honor bagi K2 pihaknya pesimis dan bahkan tidak mungkin terjadi. Sebab, postur APBD Pamekasan untuk tahun 2024 mengalami defisit.
“Saya sangat pesimis untuk kenaikan honor. Karena Posisi APBD Pamekasan tidak sehat. Sebab sampai saat ini APBD Pamekasan defisit sekitar 144 M,” katanya.
Sementara itu berkaitan dengan pengangkatan K2 menjadi PPPK atau ASN ada peraturan bupati (perbup) Pamekasan. sehingga untuk revisi perbub sepenuhnya wewenangnya Pemerintah daerah Pamekasan.
